Bedah RAPBN di Mini Talkshow detikFinance

Foto: dokpri

Tak terasa tahun 2023 akan segera berakhir dan memasuki tahun 2024, pemerintah telah membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).

16 Agustus 2023 Presiden Jokowi dalam Nota Keuangan di rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait RUU APBN 2024, dimana menargetkan pendapatan negara 2024 sebesar Rp 2.781,3 triliun.

Darimana sumbernya?

Antara lain termasuk pajak bea dan kepabeanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Lebih detail presiden menyebutkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.307,9 triliun, PNBP Rp 473 triliun dan hibah Rp 400 miliar.

Untuk itu dikesempatan Rabu, 20 September 2023 bersama detikFinance saya bersama teman-teman Komunitas ISB   juga hadir di talkshow mini yang bertajuk Bedah RAPBN 2024 .

Bertempat Beranda Kitchen, Jakarta menghadirkan 3 nara sumber yaitu: Wahyu Utomo (Kepala Pusat Kebijakan APBN), Piter Abdullah (Direktur Eksekutif Segara Research Institute) dan Jo sua Pardede (Kepala Ekonomi Permata Bank).

Acara yang dimulai tepat pukul 10 pagi ini, dimulai dengan pemaparan Wahyu Utomo.

“Bicara APBN bukan soal angka-angka.Tapi di dalam APBN ada strategi untuk merespon dinamika perekonomian”.

Disebutkan di setiap angka yang ada di APBN memiliki tujuan dan cerita masing-masing.

“Ingin menuju Indonesia maju tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja. Perlu inovasi, lompatan dengan cara keluar dari jebakan pendapatan menengah, percepat transformasi dengan cara harus reformasi struktural”.

Untuk sebuah RAPBN itu ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

Harus Sehat

Agar dapat berperan optimal sebagai fungsi alokasi distribusi sehingga dikelola secara sehat.

Kontrol Agregat

APBN diharapkan dapat menjadi Agregat Kontrol dari konsistensi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Kebijakan Fiskal

yang efektif harus dapat menghubungkan antara makro ekonomi dengan makro dan mikro fiskal di tingkat sektoral.

Foto: Wahyu Utomo

Ada pembahasan yang menarik diungkapkan oleh Pak Wahyu bahwa anggaran atau kuota subsidi energi baik itu Bahan Bakar Minyak (BBM), pertalite, solar dan LPG 3kg, masih aman. 

“Kuotanya masih oke. Masih dalam batas baik kuota solar, pertalite maupun LPG 3kg, volumenya masih dalam batas aman, kita lihat total anggaran 2023 untuk subsidi energi sebesar angka Rp 339 triliun.”

Ditambahkan Wahyu Utomo, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Diantaranya menghadapi ketegangan geopolitik yang tak kunjung reda. Akibatnya terganggunya rantai pasokan, suku bunga mengalami tekanan, pertumbuhan domestik melambat dan mengalami fragmentasi, deglobalisasi.

Tantangan lainnya adalah perubahan iklim. Bencana alam dimana-mana, kemungkinan terjadinya bencana semakin tinggi. Selain itu tantangan lainnya pandemi. Dimana semua kita harus belajar dari pandemi lalu sebagai tragedi. Kita harus memiliki sistem kesehatan yang adaptif sistem perlindungan sosial yang adaptif termasuk pengolahan fiskal yang sederhana namun responsif.

“Semakin besar nilai APBN menunjukkan semakin kuatnya suatu negara mensejahterakan rakyatnya”, ungkap Piter Abdullah. Pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Segara Research Institute ini hadir sebagai pembicara kedua yang dibawakan juga oleh mahasiswa dari berbagai universitas.

Foto: Pieter Abdullah

Lebih lanjut pria berkacamata ini mengatakan bahwa RAPBN harus didesain untuk menjadi insentif yang lebih baik dan detail dari tahun sebelumnya. Caranya bagaimana? membelanjakan APBN secara produktif.

Oh ya, siapa disini yang merasakan, harga beras melambung tinggi dan sulit sekali turun? Saya merasakan. Biasanya beli beras premium 5 kh hanya diangka 54-58 ribu, sekarang paling murah kisaran 73-75 ribu, itupun di grosir.

Berkaitan dengan harga beras Josua Pardede mengungkapkan, ada kecenderungan naiknya beras karena El-Nino.

Foto: Josua Pardede

“Seandainya bicara tren harga beras yang meningkat harga beras internasional meningkat akibat ada faktor El-Nino dan sebagaian besar negara membatasi, melarang ekspor karena mengutamakan kebutuhan domestik terlebih dahulu.

Apa yang dilakukan APBN? misalnya spending dialokasikan untuk perlindungan sosial”, ungkap pria yang berbicara sebagai Kepala Ekonomi di Permata Bank.

Lebih lanjut Bang Josua mengatakan alokasi untuk program yang tingkat urgensinya tidak terlalu penting bisa dialihkan. Hal ini demi memitigasi risiko kenaikan harga beras.

“Ada alokasi tambahan (untuk perlinsos) dari spending lain yang tingkat urgensinya tidak terlalu penting. Artinya proyek-proyek yang  panjang bisa dialokasikan untuk mitigasi risiko dampak kenaikan harga beras”

Bang Josuapun menambahkan Indonesia menargetkan target masuk negara maju pada tahun 2045 dengan melakukan transformasi kebijakan, break through kebijakan.

Karena tujuan APBN adalah untuk mencapai pertumbuhan yang baik, menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan.

Bahkan secara optimis Bang Josua mengatakan RAPBN 2024 angka kemiskinan ekstrem menyentuh angka nol persen.

Foto: Saya bersama teman-teman Komunitas ISB

Semoga saja ya RAPBN 2024 berjalan di kemudian hari dan angka kemiskinan bisa ditekan dan rakyat Indonesia hidup sejahtera (D/s)